PT SOLID GOLD BERJANGKA - Amerika Serikat (AS) resmi menyatakan bahwa Myanmar melakukan pembersihan etnis atas kekerasan terhadap warga Rohingya di Rakhine State. Washington mengancam akan memberi hukuman terhadap pejabat militer Myanmar yang melakukan tindakan keras terhadap etnis minoritas tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyalahkan pasukan keamanan dan warga setempat atas penderitaan yang tidak dapat ditoleransi terhadap warga Rohingya. Meski militer menuduh militan Rohingya yang memicu terjadinya konflik, Tillerson menganggap alasan tersebut hanya pembenaran belaka.
edutaan Besar (Kedubes) AS di Yangoon memutuskan untuk memberlakukan larangan bepergian sementara bagi para pejabatnya ke Myanmar. Pihak Kedubes mengatakan, larangan diberlakukan atas dasar kekhawatiran adanya protes besar-besaran.
Meski menetapkan Myanmar melakukan pembersihan etnis, Negeri Paman Sam belum tentu akan menjatuhkan hukuman. Akan tetapi, Tillerson mengingatkan bahwa para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan.
Mantan petinggi perusahaan energi itu menambahkan, AS ingin adanya penyelidikan secara menyeluruh dan mempertimbangkan sanksi untuk pihak yang bertanggung jawab. Tillerson mendesak pemerintah serta pihak keamanan Myanmar agar menghormati hak asasi manusia serta segera mengakhiri segala bentuk kekerasan.
Rex Tillerson tidak asal tuduh. Sebab, ia juga sudah mengunjungi Myanmar untuk membahas krisis Rohingya tersebut pekan lalu. Tillerson bertemu dengan Menteri Luar Negeri sekaligus pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, di Ibu Kota Naypyidaw, serta Jenderal Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, yang diduga berada di balik aksi kekerasan tersebut.
Selain AS, Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zein Raad al Hussein, juga menuduh Myanmar melakukan pembersihan etnis pada September lalu. Kekerasan yang terjadi di Rakhine State itu menyebabkan 600 ribu warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak 25 Agustus hingga saat ini.
BACA JUGA : SOLID GOLD