PT Solid Berjangka Makassar – Sri Mulyani Beri Penghargaan untuk DPR, Serius?

PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan kepada Kementerian dan Lembaga (KL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan diberikan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Gedung Dhanapa Jakarta.

Setidaknya, ada 43 KL yang diberikan apresiasi oleh Sri Mulyani yang laporan keuangannya memperoleh WTP 5 kali berturut-turut.

"Kami akan memberikan penghargaan kepada K/L yang memperoleh opini WTP selama 5 kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2018," ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, setelah memperoleh penghargaan ini diharapkan KL tetap meningkatkan pengelolaan laporan keuangannya. Karena selama ini yang menjadi kelemahan KL adalah senang menggunakan anggaran tapi tidak saat pelaporannya.

"Karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai informasi sebagai masukan atau feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya," tegasnya.

Berikut daftar 43 KL yang menerima penghargaan dari Sri Mulyani:

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Komisi Yudisial

• Badan Pemeriksa Keuangan

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Perindustrian

• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN

• Badan Koordinasi Penanaman Modal

• Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

• Badan Pengawas Obat dan Makanan

• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

• Badan Tenaga Nuklir Nasional

• Lembaga Administrasi Negara

• Badan Kepegawaian Negara

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

• Badan Nasional Penaggulangan Bencana

• Kementerian Sekretariat Negara

• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

• Kementerian Keuangan

• Kementerian Perhubungan

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• Kementerian Kesehatan

• Kementerian Badan Usaha Milik Negara

• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas

• Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Kementerian Perdagangan

• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

• Badan Intelijen Negara

• Dewan Ketahanan Nasional

• Badan Narkotika Nasional

• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

• Komisi Pengawas Persaingan Usaha

• Badan Nasional Pengelola Perbatasan

• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

• Sekretariat Kabinet

(dru)